PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peran APBN dan Pemerintah,pada saat ini diketahui bahwa dalam rangka mengatasi
sifat kaku yang melekat di negara terbelakang,pemerintah harus memegang peranan
positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara
terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat
diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan ekonomi. Perusahaan
swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut
tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut tidak
ditemui di alam yang modern. Karena itu tindakan pemerintah sangat diperlukan
bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu.
Untuk
mengangkat negara-negara itu keluar dari titik mati diperlukan adanya
pembahasan rasio ekonomi secara cepat. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk
menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian sehingga penawaran
sesuai dengan permintaan. Untuk tujuan ini pemerintah harus merencanakan
pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. Langkah-langkah ini
memang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan
sosial yang mengancam negara terbelakang. (M.L.JHINGAN:2010:431)
PEMBAHASAN
Peran Pemerintah
Mengatasi
perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis,ideologis,sosial dan
politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting
pemerintah. Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan
menyeluruh. Menurut Prof.Lewis lingkup itu mencakup “penyelenggaraan pelayanan
umum,menentukan sikao,membentuk lembaga-lembaga ekonomi,menentukan penggunaan
sumber,menentukan distribusi pendapatan,mengendalikan jumlah uang,mengendalikan
fluktuasi,menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi.” (M.L.JHINGAN:1983:432)
A.
PERUBAHAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Salah satu dari langkah
pembangunan ekonomi adalah usaha mengubah sikap
sosial
budaya masyarakat di negara terbelakang. Perubahan ekonomi tidak semata-mata
disebabkan oleh perubahan kelembagaan. Perubahan ekonomi dapat terjadi karena
pembentukan modal yang meningkat atau sebagai akibat dari perubahan teknologi
yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan kelembagaan.
Sebaliknya,perubahan kelembagaan dapat disebabkan oleh faktor lain selain
faktor ekonomi. Faktor non ekonomi seperti perubahan pada gagasan religious
atau kerangka politik dapat menyebabkan perubahan kelembagaan. Jadi,mungkin ada
hubungan sebab akibat antara perubahan ekonomi dan perubahan lembaga atau dapat
juga perubahan ini berdiri-sendiri. Faktor kelembagaan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sepanjang mereka mengaitkan usaha dengan
imbalan,memungkinkan pembagian kerja lebih jauh,perluasan perdagangan dan
kebebasan untuk memperoleh peluang ekonomi
B. PERUBAHAN
ORGANISASI
Perubahan organisasi
juga memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi. Perubahan
tersebut
mencakup pengembangan pasar dan organisasi pasar buruh. Di negara terbelakang
perubahan
ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang dapat membangun
sarana transportasi dan komunikasi untuk mengembangkan pasar,karena perusahaan
swasta tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti itu. Disamping itu,organisasi
dan pembangunan lembaga keuangan untuk membantu pertumbuhan pertanian dan
industri dapat dilakukan oleh pemerintah. Lembaga keuangan demikian dapat
berupa koperasi,bank industry,perusahaan investasi dan keuangan.
C. OVERHEAD
SOSIAL DAN EKONOMI
Penyediaan overhead
sosial dan ekonomi di negara terbelakang sebagian besar termasuk
dalam
kegiatan pemerintah. Kebutuhan bagi pelayanan dasar seperti jalan kereta
api,transportasi darat,telekomunikasi,gas,listrik,alat-alat irigasi dan
sebagainya penting sekali bagi pembangunan masa depan. Pemerintah harus
menyusun rencana bagi pembangunan pelayanan penting atas dasar prioritas.
D. PEMBANGUNAN
PERTANIAN
Pertanian adalah mata
pencarian utama di negara terbelakang menyumbang lebih dari
separuh
bagian pendapatan nasional. Namun demikian, pertanian tetap berada dalam
keadaam stagnasi. Tetapi keberhasilan program produksi desa tergantung pada
sejauh mana petani tergabung dalam koperasi dan sejauh mana aparat pemerintah
efisien dalam memenuhi persyaratan yang diminta para ahli pertanian pada saat
yang tepat (harus ada hubungan dekat antara pemerintah dan masyarakat desa
melalui lembaga seperti Organisasi Pembangunan Mayarakat.
E. PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Fungsi penting
pemerintah lainnya adalah membangun ekonomi industry.. Di negara
terbelakang,sumber
alan belum tergali atau kurang digali. Di negara-negara ini yang tetap di bawah
pemerintahan penjajah,sumber alam mereka secara tidak kenal ampun dieksploitasi
bagi pihak asing yang menjajah mereka.
F. KEBIJAKAN
MONETER DAN FISKAL
Pemerintah juga dapat
membantu pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijaksanaan
moneter
dan fiskal. Melalui kebijaksanaan moneter dan fiskal yang tepat,pemerintah
mampu menyingkirkan hambata-hambatan ekonomis,kelembagaan dan sosial di negara
terbelakang. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mempercepat
pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan tersedianya kredit,dengan
mengendalikan inflasi,dan dengan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
Kebijakan fiskal,pemerintah mencoba memerbaiki ketimpangan pendapatan dan
kesejahteraan yang melebar bersama pembangunan. Kebijakan fiskal ini akan
memperluas pasar internal,mengurangi impor yang tidak penting,meniadakan
tekanan inflasioner dan merangsang berbagai jenis proyek pembangunan yang diinginkan.
G. PENINGKATAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Negara terbelakang
biasanya berorientasikan perdagangan luar negeri tetapi nilai dan
kuantitasnya
sangat kecil. Mereka terutama mengekspor beberapa produk primer seperti
mineral,bahan mentah dan produk pertanian,serta sebaliknya mengimpor barabf
konsumsi manufaktur dan barang modal. Jadi dengan mengembangkan besarnya pasar
bagi barang dalam negeri melalui perdagangan luar negeri,pemerintah mampu
menaikkan pendapatan,investasi,dan tingkat pekerjaan perekonomian. (M.L.JHINGAN:1983:431)
pemerintah mempunyai peran strategis
dalam perekonomian suatu negara,baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator.
Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik,pemerintah harus
mendorong pertumbuhn ekonomi dengan jalan :
1. Melakukan
investasi
2. Menarik
investasi
3. Mendorong
perkembangan teknologi
4. Menghasilkan
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja
(Hamid & Ato,dalam Akadun,2000:1)
Pembangunan ekonomi nasional
haruslah menuju kearah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,dengan demikian
pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat diperkotaan/di pusat saja,akan tetapi
lambat laun pembangunan sampai ke daerah-daerah(kabupaten atau kota) yang
secara kenyataan bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah sangatlah tertinggal
dibandingkan dengan pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan/pusat. Untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi,pemerintah harus memulai pembangunan ekonomi
yang berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki,sumber daya
diperlukan sebagai faktor produksi yang penting yaitu tenaga kerja/sumber daya
manusia,sumber daya alam dan modal,karena menurut teori-teori ekonomi
faktor-faktor produksi tersebut sangat ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
Peran
APBN
Peran APBN dan APBD saling berhubungan.
Hubungan APBN dan APBD,dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
penerimaan APBN,yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan APBN dalam negeri
terdiri dari peneriman dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dapat
digolongkan menjadi pajak seluruhnya masuk ke dalam kas negara. Pajak
perdagangan internasional seluruhnya masuk ke dalam kas negara. Pajak dalam
negeri yang dialokasikan ke daerah terutama pos pajak penghasilan (PPh) pasal
25 dan 29 serta 21 sebesar 20% dari total penerimaan PPH,pajak bumi dan
bangunan (PBB) sebesar 90% dan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan
(BPHTB) sebesar 80%. Penerimaan bukan pajak yang diterima daerah merupakan dana
bagi hasil SDA yang terdiri dari bagi hasil migas,panas
bumi,pertambangan,kehutanan dan perikanan,
APBD yang terdiri atas pendapatan
daerah,belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah memiliki empat
komponen utama yakni PAD (Pendapatan Asli Daerah),dana perimbangan,lain-lain
pendapatan,dan pinjaman daerah. Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut
organisasi,fungsi,program dan kegiatan,dan jenis belanja. Pembiayaan daerah
tersusun atas pengeluaran dan penerimaan pembiayaan. (Prof.Mudrajad Kuncoro,Ph.D:2009:390)
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kebijaksanaan keuangan
negara yang secara konstitusional diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dan dituangkan didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Kebijakan APBN merupakan kebijaksanaan fiskal pemerintah berdasarkan
prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Anggaran
berimbang yang dinamis. Berimbang dalam arti jumlah keseluruhan pengeluaran
(rutin dan pembangunan) selalu sama dengan jumlahkeseluruhan penerimaan dalam
negeri dan pembangunan). Dinamis berarti bahwa dalam hal penerimaan lebih
rendah dari yang direncanakan semula,pemerintah akan mengurangi
pengeluaran,demikian pula dalam hal penerimaan melampaui rencana
semula,pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agar keseimbangan tetap
terjaga.
2. Sejauh
mungkin diusahakan tabungan pemerintahyang semakin besar,yang berarti makin
banyak proyek-proyek pembangunan yang dapat dibayai.
3. Penerimaan
negara yang diusahakan terutama bersumber dari dalam negeri,oleh karena sumber
dari luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dapat mengurangi
kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.
4. Pengeluaran
rutin selalu didasarkan kepada efisiensi dan usaha-usaha penghematan,tanpa
mengabaikan perlu dukungan yang memadai bagi kesejahteraan aparatur,serta
cukupnya pembiayaan bagi operasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
APBN senantiasa
mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan
organisasi,tugas,dan
fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan yang semakin besar. Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan
semakin besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan bagi pendayagunaan
aparatur pemerintah pusat dan daerah,pembiayaan operasiobal dan
pemeliharaan.dan meningkatnya pembiayaan untuk pembayaran bunga dan cicilan
hutang luar negeri,serta kebutuhan dana untuk subsidi dalam rangka menjaga
kestabilan perekonomian nasional.
Fokus dan kebijakan APBN 2020 ialah
mendorong pemanfaatan anggaran lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan yang didukung oleh beberapa aspek yang pertama
adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas,akselerasi pembangunan
infrastruktur,Birokrasi yang efisien dan efektif,Desentralisasi Fiskal yang
berkualitas. APBN unttuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan
kualitas SDM mempunyai strategi yaitu
1. Mobilisasi
pendapatan yang inovatif
·
Reformasi perpajakan untuk merespon
ekonomi digital
·
Insentif fiskal untuk mendorong daya
saing investasi dan ekspor
2. Belanja
negara yang lebih efektif
·
Penguatan daya saing SDM
·
Program perlindungan sosial yang
komprehensif:sinergi dan integrasi
·
Penguatan desentralisasi fiskal
3. Pembiayaan
yang kreatif
·
Pembiayaan kreatif dan inovatif yang
mengikutsertakan peran swasta
·
Penguatan efektifitas peran quasi fiskal
sebagai agent development
STUDI
KASUS
Liputan6.com, Jakarta - Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru
jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020
melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konfensional dan
non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.
"Nah dari sisi pembiayaan, kita
gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya
sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian
kita," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).
Sri Mulyani menambahkan jika terjadi
pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh
sektor pembiayaan. Baik itu melalui lelang reguler ataupun lewat privat dan
sumber lain. Bank sentral Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN
di bawah 12 bulan.
"Itu opsi semua kita buka supaya
pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber
pembiayaan yang aman," kata dia.
Sementara itu, dari sisi multilateral
pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia maupun IMF,
untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia. Pemerintah juga
meminta masukan kepada keduanya untuk melihat mana financing terbaik agar
indonesia bisa repson dengan biaya sekecil mungkin dan reisiko kecil.
"Bilateral juga diitngkatkan,
baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain
gimana atasi financing deficit yang besar," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
KESIMPULAN
Pembangunan
ekonomi merupakan perubahan aktivitas yang tadinya tidak ada menajdi ada atau
tadinya ada menjadi bertambah besar,luas,bertambah maju dalam konteks kegiatan
ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut bukan saja merupakan keuntungan bagi
pemerintah daerah,tetapi juga bagi kehidupan masyarakat luas dalam meningkatkan
kesejahteraanya. Di era globalisasi sekarang ini pembangunan perekonomian harus
melibatkan semua pihak terutama peran pemerintah yang harus lebih dominan
dikarenakan pemerintah mempunyai aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap
tumbuh dan berkembang perekonomian suatu daerah.
Daftar
Pustaka
JHINGAN,M.L.1983. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.Jakarta:RAJAWALI
PERS.
KUNCORO.MUDRAJAD.2009.EKONOMIKA
INDONESIA.Jogja:UPP STIM YKPN.
